Everything about reformasi intelijen indonesia

Everything about reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

11/S.D tahun 1946, tugas pokoknya sebagai berikut: ”Mengawasi semua aliran dan memusatkan segala minatnya kepada hajat-hajat dan tujuan-tujuan dari seseorang atau golongan penduduk yang ada atau timbul di daerah Republik Indonesia atau yang datang dari luar, yang dianggap dapat membahayakan kesentausaan Negara Indonesia dan sebaliknya membantu hajat dan cita-cita seseorang atau golongan penduduk yang bermaksud menyentausakan negara dan keamanan Republik Indonesia serta tugas riset dan analisis lainnya.”

Sebagai badan administrasi dan dukungan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan resmi di Amerika Serikat dan di luar negeri.

Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.

Adat Legislation: Adat Legislation (hukum adat or adat recht) is often a list of community and common legal guidelines and dispute resolution devices in lots of areas of Indonesia. For this reason, there's no united Adat Law for The entire Indonesian individuals. A Dutch legal scholar, Van Vollenhoven categorised Adat Law into 23 subdivisions determined by a mix of region and ethnicity. Its resources are unwritten guidelines evolving from and preserved by lawful recognition from the individuals.

Jurisprudence: Court docket decisions typically generally known as jurisprudence, or situation regulation, or choose-built regulation don't have a binding power aside from for that persons or events currently being subjected to the choice. This is because Indonesia as a civil law nation (which ascribed to European continental authorized procedure), adhering to the Dutch, does not adopt stare decisis theory. Yet, There are 2 streams of impression regarding the very same selections manufactured three times from the Supreme Court docket or even the Constitutional Court docket.

Dihadapkan oleh perubahan intelijen indonesia besar politik, ekonomi dan keamanan world wide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Expert, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

Law No. 17 of 2013 stipulates that international CSOs can only be set up as foundations, not associations or societal organizations with no lawful entity status. The Law provides a Distinctive group of “societal corporations recognized by foreign citizens” (Chapter 13 of Law No.

In recent times, Indonesia’s rating on a variety of human legal rights and rule of law indices has fallen. This is due to an absence of Local community participation in giving criticism and input towards the administration of presidency, the 2013 Ormas Regulation plus the 2017 Perppu Ormas, harassment and intimidation of minority teams, along with the continuing criminalization of activists.

With the existence of the Regulation, intelligence posture, organization and functions are reflected and may be monitored by the public and parliament. The job that awaits Sooner or later will be to supervise the implementation of the legislation, together with analyzing the reform process of BIN and intelligence organizations with the ministerial and institutional stage (which includes within the military and police) so which they work in compliance with existing lawful provisions.

Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga interior, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.

“With all the enactment of this Law, the authority from the minister, head of institution, or Regional Authorities which has been stipulated in the regulation to apply or sort laws and rules

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.