Details, Fiction and reformasi intelijen indonesia

Details, Fiction and reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan state of affairs, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

You can find nine (9) Constitutional Court docket judges, in which three (a few) are nominated from the Supreme Courtroom; three (three) are nominated by the home of Reps, and A different 3 (3) are nominated because of the President. Every one of the judges are appointed via a Presidential Decree and all will provide in one panel in Every circumstance before the Court docket. The term of Business office for judges is 5 (five) years and each one of these may be reelected for another one (just one) term. The presence with the Constitutional Court docket has tremendously afflicted Indonesia generally speaking. Earlier, legislation established by the legislative establishment can not be challenged. The institution of your Constitutional Courtroom has built it probable to annul your complete regulation or Component of its substances if its generating or material is contradictory to the Constitution. This serves like a Look at and balance of the political organ such as the Legislative entire body.

Secara keseluruhan, konsumsi memang memainkan peran penting dalam perekonomian. Namun, pertumbuhan yang berbasis produksi dan investasi menawarkan fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

” (an intelligence agent who only can frighten the general public by showing their identities) nevertheless connected to our intelligence brokers need to transform.

Lembaga intelijen sendiri justru dianggap terlibat mengambil bagian dari agenda “politisasi vaksin.” Beberapa waktu lalu BIN bersama mantan Kemenkes Terawan memaksa agar vaksin nusantara segera mendapatkan pengakuan dari BPOM. Dengan label “karya anak bangsa” banyak pihak (termasuk BIN) memaksa BPOM untuk melakukan uji lebih lanjut.

The new regulation also produces prison penalties for associates of CSOs. For example, Report 82A states that users who violate prohibitions directed at CSOs will also be convicted. Beneath this short article, customers or administrators of CSOs who dedicate “acts of hostility” or blasphemy can face prolonged jail sentences.

Constitutional Courtroom: The Constitutional Court docket was first set up on November 9, 2001 for a consequence of the third Modification to the Structure with the Republic Indonesia. Unlike the Supreme Courtroom, the Constitutional Court docket will not be an appellate court. Its final decision is remaining and binding and, as a result, cannot be challenged. Report 24C with the Structure states that the powers with the Constitutional Court docket are 1st, to evaluate the regulation designed towards the Constitution; 2nd, to take care of disputes among condition establishment; third, to resolve dissolution of political events; fourth, to solve disputes over election outcomes; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the entire process of impeachment, the jurisdiction of your Court is simply limited to The problem of regulation on whether or not the President and/or maybe the Vp are responsible in accomplishing the functions prohibited because of the Constitution. The decision on irrespective of whether to remove the President and/or maybe the Vice chairman remains under the authority of the Individuals’s Consultative Assembly.

Mengambil contoh masalah terorisme, untuk menghadapi ancaman terorisme kontemporer sinergi antar komunitas intelijen, dan intstansi/lembaga negara merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi mencapai kepentingan bersama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI terutama dari aksi teroisme yang datang dari dalam maupun dari luar.

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

 or “SABH”) beneath the Directorate Standard of Legislation Administration. This specialized regulation, even so, is intended for notaries authorized to submit purposes with the validation of foundations into the Minister by SABH, and isn't relevant when associates of the general public wish to establish a Basis.

On top of that, The federal government declared Papua KKB (a Papuan independence armed group) a terrorist Firm underneath the Law No. five/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and tranquil endeavours connected to Papuans’ rights to self-willpower and independence, given that the Law criminalizes those who ‘spread phrases, attitudes or actions, creating, or display With all the intention of inciting anyone or team of people to dedicate violence or threats of violence’.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar situs web apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan design Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah product Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.